Belajar Kearifan Masyarakat Kampung Naga

Written by Admin on . Posted in Berita


Unpak - Mempelajari kearifan dan makna hidup masyarakat Kampung Naga menjadi bagian dari sasaran kunjungan ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan ke Kampung Naga dan Kampung Pulo. Berpikir Global, Bertindak Lokal ternyata kiat keluwesan masyarakat Kampung Naga.

Bapak Ade Suherlin selaku Juru Kunci Kampung Naga menjelaskan, bagi masyarakat Kampung Naga, hidup harus memiliki prinsip. Landasan budayanya adalah “kita harus bisa menjadikan gaya hidup” untuk selalu di satu sisi mengikuti perkembangan zaman. Namun di sisi lain tidak kehilangan jati diri. “Bukan terjebak hidup gaya”. dengan begitu, budaya bisa menjadi tuntunan,bukan tontonan.

Kunjungan ilmiah ke Kampung Naga merupakan program wajib untuk mahasiswa semester pertama yang mengikuti mata kuliah Antropologi Budaya. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah dasar umum untuk mempersiapkan mahasiswa memiliki perspektif utuh tentang karakter dan nilai budaya sehingga memudahkan dalam beradaptasi sebagai profesional hukum pada saatnya kelak.

Rombongan dibagi dua tim yaitu yang berangkat pada tanggal 9 Januari sampai 10 Januari 2017 dan rombongan tanggal 11 sampai 12 Januari 2017. Jumlah total mahasiswa yang mengikuti kunjungan mencapai 200 orang lebih dengan pendamping dosenpada rombongan pertama terdiri dari Hj.Tuti Susilawati,SH.MH., Sapto Handoyo,SH.,MH., Angga SH.,MH dan Sobar Sukmana SH.,MH. Sedangkan untuk rombongan kedua terdiri dari R. Muhammad Mihradi,SH.MH,. Suhermanto,SH.MH., Ari Wuisang,SH.,MH. Isep H Insan. SH.,MH

Kampung Naga secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Garut. Kampung Naga berada di hamparan satu setengah hektar dengan 113 bangunan dan 101 kepala keluarga serta 305 jiwa. Sebenarnya, warga Kampung Naga sendiri yang mendiami kampung tersebut hanya sekitar satu persen. Sisanya di luar wilayah Kampung Naga dan menyebar diberbagai pelosok. Penduduk kampung naga beragama Muslim dan aktivitas utamanya adalah menggarap lahan pertanian dan kerajinan anyaman. Hari besar masyarakat Kampung Naga mengikuti tradisi muslim yaitu (a) bulan muharram; (b) maulid; (c) jumadil akhir; (d) nisfu syaban; (e) idul fitri; (f) idul adha. Pada idul fitri dan idul adha diselenggarakan ziarah ke makam leluhur khusus para pria sedangkan perempuan mempersiapkan masakan tumpengan.

Dari sisi sejarah, kampung Naga sendiri kehilangan informasi tentang sejarah terbentuknya. Hal ini disebabkan di masa organisasi DI/TII Kartosuwiryo, Kampung Naga pernah dibakar sehingga kekayaan sejarahnya musnah. Istilah masyarakat kampung Naga, pareumeun obor. Meski demikian, tradisi yang di alam ingatan masih dijalankan hingga kini.

Bagi mahasiswa fakultas hukum, terdapat kearifan yang menarik menjadi bahan renungan. Pamali misalnya. Suatu bentuk ungkapan larangan pada aktivitas tertentu di masyarakat Kampung Naga yang dampaknya luar biasa: hutan terjaga, lingkungan hidup lestari. Sesuai dengan prinsip yang diyakini: kita hidup bersama alam, bukan hidup di alam. Jadi, aturan di Kampung Naga ditaati oleh pimpinan dan masyarakatnya. Tidak ada yang melanggar. Hanya dengan Pamali. Tentu ini berbeda dengan masyarakat kita pada umumnya yang mengalami pendangkalan terhadap ketaatan hukum.

* Narasi oleh: M.Mihradi

 

Share berita : ShareFB ShareTwitter ShareGoogle

LogoputikPUTIK ~ UNPAK

 

"Karut Marut Presidensial" oleh R. Muhammad Mihradi, S.H.,M.H.

Written by Admin on . Posted in Berita


Unpak - Praktik sistem presidensial pasca reformasi mengalami inkonsistensi, kontradiksi dan paradoks dimulai dari UUD 1945 yang tidak konsisten menerapkan desain sistem presidensial hingga praktik politik yang membangun konstruksi sistem presidensial dilandasi Multi Partai yang hanya lazim pada sistem parlementer.

Implikasinya mudah diduga, stabilitas sistem pemerintahan menjadi bermasalah. Demikian pula pelembagaan demokrasi terancam.

Peristiwa mencekam konflik KPK versus Polri diawali dari usulan Presiden pada DPR RI untuk pengangkatan calon Kapolri Budi Gunawan. Saat DPR RI menseleksi, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus “rekening gendut”. Sontak semua kalangan elite politik kalang kabut. Suatu keajaiban tiba. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang lazimnya berseteru, mendadak solid. Bergandengan tangan meloloskan seleksi fit proper test calon Kapolri Budi Gunawan. Bola panas kembali ke Presiden Jokowi. Dalam kegalauan, akhirnya Presiden menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Plt Kapolri Badrodin Haiti. Pasca pelantikan Plt Kapolri, lalu secara “kebetulan”, Polri menetapkan Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK) selaku tersangka kasus kesaksian palsu pilkada Kotawaringin Barat. Mudah diduga, api tersulut. Konflik KPK vs Polri tak terelakan. Serupa konflik masa lalu kasus Cicak-Buaya.

Akar Konflik
Penulis tidak mengulas mengenai sisi hukum konflik KPK vs Polri, mengingat tulisan demikian sangat berserak di media. Namun, penulis ingin mengupas, bagaimana posisi Presiden Jokowi dalam konflik tersebut dan bagaimana relasinya dengan sistem presidensial yang dianut pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Pertama, harus diakui, baru kali ini kita memiliki Presiden unik. Bukan berlatar belakang pimpinan parpol. Seorang profesionalisme bisnis yang terjun ke birokrasi melalui jabatan Walikota Solo dan Gubernur DKI. Dalam konteks ini, keunikan latar Presiden rentan digoyang (dibully). Sebab, bangunan sistem presidensial Indonesia diletakkan di atas jerami sistem multi partai. Akibatnya, tidak heran, sejak pertama kali terpilih, membentuk kabinet dan menjalankan tugasnya, parpol senantiasa berupaya keras untuk mempengaruhi kinerja Presiden Jokowi. Bukan rahasia umum, persaingan kubu Jokowi dengan Prabowo pada masa capres yang berbentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) versus Koalisi Merah Putih (KMP), tidak berakhir pasca pemilu presiden usai. Namun berlanjut dan pindah arena. Tidak heran, akhirnya di masa masa awal pemerintahan, Presiden Jokowi mengalami perlawanan hebat dari KMP yang berada di Senayan.

Kedua, dalam suasana sistem presidensial bercita rasa parlementarisme (karena basisnya multi partai), Presiden Jokowi menegaskan bahwa pilihannya membentuk cabinet didasarkan profesionalisme. Bukan titipan partai. Namun, antara pernyataan dan kenyataan sulit ditepis. Bayang-bayang partai pengusung Presiden Jokowi, yaitu PDI-Perjuangan beserta KIH, tetap mempengaruhi pembentukan kabinet. Tidak heran ada posisi-posisi tertentu yang tidak dapat dibantah terkesan jatah partai. Hal ini merembet pula pada pengisian calon Kapolri. Sebab, Budi Gunawan ditengarai selain Polri aktif, juga memiliki kedekatan politik dengan sejumlah partai, apalagi pernah menjadi ajudan Presiden selama pemerintahan Presiden Megawati. Tidak heran sinyal KPK yang pernah (dari berbagai info media) mewarnai merah untuk Budi Gunawan, diterabas oleh Presiden Jokowi. Disadari atau tidak, pengusulan Budi Gunawan memiliki bobot politis luar biasa yang tidak dapat dinafikan.

Bacaan menarik ini, selengkapnya bisa unduh file di bawah ini :

Download File (Pdf)
Size :
122 KB

Share berita :    

pic1

PUTIK ~ UNPAK

"Paradoks Demokrasi Lokal" oleh R. Muhammad Mihradi, S.H.,M.H.

Written by Admin on . Posted in Berita


Unpak - LEZATNYA demokrasi lokal masih bergelimang di sekitar elite politik, menjadikan publik tertinggal. Sebagian pengamat berpendapat, demokrasi sudah dibajak bahkan, I Wibowo menulis buku Negara dan Bandit Demokrasi (2011), sebuah kumpulan essays yang menegaskan demokrasi tidak selalu koheren dengan kesejahteraan. Demokrasi sudah dijarah bandit, seperti dialami Uni Sovyet pasca keruntuhan dari negara diktaktor. Karena tahu mereka (eksekutif dan legislator) dipilih secara demokratis yang mengizinkan sirkulasi, mereka berkelakuan seperti roving bandits.

Mumpung masih berkuasa, menguras kekayaan negara sampai habis, tanpa sisa. Boleh jadi, kisah tragis Uni Sovyet, bisa juga atau malah sedang terjadi di Indonesia.

Pahitnya praktik demokrasi di atas terjadi pula di daerah, untuk urusan pilkada saja, kita seperti senandung syair lagu Syahrini: “maju mundur maju mundur…cantik”. Bayangkan, di masa lalu dengan UU Pemda 1974 (UU 5/1974), kepala daerah dicalonkan oleh DPRD, namun Pusat sepenuhnya yang menentukan. Karena dinilai otoriter-sentralistik, di awal reformasi, UU Pemda 1974 diganti. Terbit UU Pemda 1999 (UU 22/1999), DPRD memiliki kewenangan menentukan kepala daerah.

Presiden hanya mengesahkan. Kebijakan legal demikian pun kemudian mendapat kritik publik yang luas. Maka karena dinilai masih kurang demokratis, terbit UU Pemda 2004 (UU 32/2004). Pemilihan kepala daerah langsung diserahkan pada rakyat. Tragisnya, di akhir tahun 2014, disahkan UU Pilkada 2014 (UU 22/2014) yang membalik logika demokrasi yang disepakati selama ini.

Pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Inilah yang kemudian menjadi motivasi terbit Perppu Pilkada (Perppu 1/2014) sehingga pilkada kembali ke pangkuan rakyat.

Pil pahit perubahan perlu ditelan. Butuh waktu untuk dirasakan khasiatnya. Demokrasi lokal memiliki prospek lebih baik. Asalkan seluruh dosis, prasyarat dan kepatuhan pada prinsip dan asasnya menjadi sesuatu yang dijalankan. Insya Allah

Bacaan menarik ini, selengkapnya bisa unduh file di bawah ini :

Download File (Pdf)
Size :
387 KB

Share berita :    

PUTIK ~ UNPAK

"Pro dan Kontra Pidana Mati" oleh Iwan Darmawan, SH., MH.

Written by Admin on . Posted in Berita


UnpakSepanjang peradaban manusia belum punah, kejahatan akan senantiasa ada mengiringi peradaban yang silih berganti, namun demikian hukum tidak boleh tidur dan mati, "Hukum harus tetap ditegakkan meski langit runtuh". Semboyan ini nampaknya tidak berlebihan disaat negara dihantui penjahat-penjahat yang meracuni negaranya, dan menggerogoti kekayaannya, serta menyengsarakan warganya.

Pro dan kontra pidana mati menjadi pengkajian dan perdebatan yang tidak henti, baik di kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, bahkan dunia Internasional. Mengapa tidak?

Akhir-akhir ini berita eksekusi pidana mati di Indonesia terhadap 6 (enam) terpidana mati kasus Narkoba yaitu; Daniel Enemuo (Nigeria), Marcho Archer Cardoso Morsira (Brazil), Rani Andriani (Indonesia), Namaona Denis (Malawi) dan Ang Kiem Sosi (Belanda) menimbulkan kontroversial berkaitan dengan berbagai aspek, di satu sisi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana Narkoba merupakan harga mati.

Indonesia sudah menjadi Negara Darurat Narkoba yang harus segera ditangani dengan tuntas, memiliki nilai tinggi kejelasan hukumnya dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, dilain pihak sorotan dan keritikan dari berbagai lapisan terus menghantam Indonesia, baik dari Intern maupun Ekstern, dengan menyatakan Indonesia mundur kebelakang karena dianggap tidak menghormati HAM dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat Internasional yang hampir sebagai besar sudah menghapuskan pidana mati dalam KUHPnya.

Dilema ini, harus disikapi secara bijaksana dan jernih oleh pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berdaulat tentu saja Indonesia harus punya sikap, karena darurat narkoba saat ini sudah tidak bisa ditolerir, yang terpenting Penerapan pidana mati di Indonesia sudah memenuhi aspek legalitas, artinya pengaturan dan penerapan pidana mati di Indonesia sudah berdasarkan Undang-undang, dengan kata lain sudah mendapat persetujuan Wakil Rakyat.

Dari sudut pandang Internasional, meski sebagian negara-negara khususnya di Eropa dan Amerika sudah menghapuskan pidana mati, tetapi masih banyak juga negara-negara yang masih menerapkan pidana mati, antara lain China, Korea Utara, Arab Saudi, khususnya negara-negara Asia dan Afrika.

Kontroversi bisa terus berjalan, tetapi hukum harus ditegakkan, Lex Dura Sed Tamen Scripta, hukum itu keras, tapi memang demikian adanya.

Bacaan menarik ini, selengkapnya bisa unduh file di bawah ini :

Download File (Pdf)
Size :
360 KB

Share berita :    

PUTIK ~ UNPAK

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Unpak 2016

Written by Admin on . Posted in Berita


Unpak - Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) tahun ajaran 2016 berlangsung pada 5-7 September di Pangkalan TNI AU Atang Sanjaya (ATS) yang diikuti sebanyak 4.210 mahasiswa baru dari 32 bidang studi yang ada di Universitas Pakuan.

Kegiatan ini untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban mahasiswa yang bermartabat, inovatif, kreatif dan berdaya saing.

Dr.H. Bibin Rubini, M.Pd mengatakan bahwa kegiatan PPBN ini berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekarang, dimana mahasiswa harus memiliki kedisiplinan, tanggung-jawab dan penghormatan kepada pimpinan.

Pendidikan pedoman bela negara bukan hanya fisik sebagai pertahanan rakyat, tetapi mereka harus tahu bahwa ada benteng terakhir dalam membela NKRI ini yaitu dengan pelestarian budaya. Setelah mengikuti PPBN ini, kita berharap semua mahasiswa baru lebih semangat dalam beraktifitas dan tentunya menjadi motivasi untuk kehidupan kedepannya.

Mahasiswa baru merupakan generasi muda yang sedang mencari jati diri, untuk itu pembentukan karakter mereka menjadi penting. Oleh karena itu, sejak masuk menjadi mahasiswa baru harus diberi materi tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan supaya menekankan sifat jujur, soleh, serta disiplin di setiap generasi muda.

Puncak kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Universitas Pakuan dimeriahkan musik tradisional asli Indonesia Jawa Barat, yaitu Angklung. Sebanyak 4000 angklung diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya hingga lagu modern saat ini. Merdunya suara angklung yang dimainkan secara bersamaan oleh ribuan mahasiswa menjadikan suasana sangat meriah.

Rektor Unpak Dr.H. Bibin Rubini, M.Pd bahwa angklung adalah sebuah simbol keharmonisan hidup bermasyarakat dan angklung salah satu pelestarian budaya yang harus terus dipertahankan, terutama oleh generasi penerus bangsa, khususnya para mahasiswa baru Universitas Pakuan.

“Pendidikan pedoman bela negara bukan hanya fisik sebagai pertahanan rakyat, tetapi mereka harus tahu bahwa ada benteng terakhir dalam membela NKRI ini yaitu dengan pelestarian budaya.”


Share berita : ShareFB ShareTwitter ShareGoogle

LogoputikPUTIK ~ UNPAK

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets